Menuju Sukses

Mementingkan Kesejahteraan Masyarakat Daripada PAD
MAKASSAR – Iwan Bokings, Bupati Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam kepemimpinannya lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat daripada peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Sebab dalam satu tahun, dari total anggaran Rp 350 miliyar, hanya sekitar Rp 9 miliyar yang diperoleh dan betul bersumber dari PAD secara langsung. “Rp 9 miliyar inilah yang kami kelola dan simpan ke bank yang memiliki suku bunga tinggi sehingga dalam setahun dapat diperoleh kelebihan Rp 5-Rp 6 miliyar setiap tahun,” katanya, saat membawakan kuliah umum di Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (29/4) kemarin.
Menurut Iwan, PAD Kabupaten Boalemo sangat kecil, karena hanya bersumber dari sector Pertanian, Perikanan, dan Kelautan. Bukannya Kabupaten Boalemo tidak memiliki potensi lain seperti potensi pertambangan, tapi belum dieksploitasi. “Ada potensi pertambangan, tapi masih perebutan pengusaha termasuk masalah HGU tanahnya. Tapi mudah-mudahan eksploitasi potensi tersebut sudah bukan saya lagi menjabat bupati, sebab saya khawatir istiqamah saya akan berubah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sikapnya akan tetap mengedepankan masalah rakyat. Terlebih terhadap rakyat miskin. Harus diakui dalam menjalankan kekuasaannya dengan melibatkan rakyat. Persetujuan rakyat jadi faktor menentukan. Karena itu akuntabilitas dan transparansi merupakan keharusan dalam menjalankan pemerintahannya. “Rumah saya tidak dibangun pagar dan pos jaga, dan ini di Rumah Dinas saya, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat bertemu langsung dengan saya. Dan saya mengalokasikan waktu selepas subuh untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk membuka layanan pesan singkat hp saya buka dan bisa saya jawab sendiri,” katanya.
Model pemerintahan yang dipimpinnya berjalan di atas rel pemerintahan yang baik. Untuk menghadapi keluarga miskin yang awal kepemimpinannya mencapai 56 persen dapat ditekan hingga 20 persen. “Keluarga miskin sekarang sekitar 13 ribu kk, dan mudah-mudahan tahun ini dapat menurun hingga dibawah 20 persen,” katanya.
Untuk keluarga miskin di wilayahnya dilakukan kerja-kerja strategin. Membantu keluarga miskin untuk bekerja keras, yag dimulai dari perumahan yang memadai, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang prima dan kesempatan ekonomi yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat. Untuk itu pihaknya membangun kawasan rumah sederhana layak huni. “Kami telah membagun rumah tipe 36 sebanyak 61 unit untuk keluarga miskin tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 76 unit,” katanya.
Penduduk yang tinggal di rumah tidak layak tersebut telah dijadikan satu kawasan dengan pembinaan dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Setiap pejabat eselon II dan III diharuskan merasakan tinggal, membina dan mengawasi setiap keluarga miskin membangun kebun bergizi di halaman rumahnya, mengirim anak-anak mereka ke sekolah dan bekerja gotong royong dalam lingkungan kampung halamannya. “Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh pejabat saya, maka saya telah bawa mereka ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Selama dua jam seluruh pejabat berinteraksi dengan para narapidana. Dengan demikian seorang yang masih menjabat akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi,” katanya.
Setiap proyek-proyek terpampan dipapan pengumuman setiap SKPD. Baik foto, jumlah anggaran, dan batas waktu penyelesaian proyek tersebut. Termasuk nomor handphone penanggungjawabnya. “Sehingga jika ada masalah maka semua masyarakat bisa mengadukan langsung kepada penanggungjawabnya secara langsung,” katanya.
“Alhamdulillah bukannya daerah saya bebas dan bersih dari korupsi, tapi saya akui bahwa tetap ada yang korupsi, dan ada tiga orang yang telah dipenjara, tapi khusus saya Alhamdulillah ada laporan baik ke kepolisian ke kejaksaan, tapi saya belum pernah diperiksa,” katanya.
"Saya hampir tidak mengenal waktu untuk istirahat. Sabtu dan Minggu saya tetap bekerja. Saya bersilaturahmi ke rumah para pemberi amanah, yang berada di dusun-dusun, ber-kilo-kilo meter jaraknya, naik turun gunung," kata dia yang mengawali kiprahnya dari Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Utara di Manado hingga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo (1993-1998), Kelua Bappeda Kabupaten Gorontalo (1998-1999), Penjabat Bupati Boalemo (1999-2001), dan mantan Ketua DPRD Golkar Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (2003-2005).
Hal ini mencakup adanya birokrasi yang bersih dan efisien, adanya legislatif yang aspiratif dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat dan menjadi alat kontrol yang baik dan kontruktif bagi birokrasi pemerintah, adanya sistem penegakan hukum yang kredibel, termasuk aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang baik, serta adanya masyarakat warga yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga serta mengontrol lembaga pemerintah.
Atas apresiasi penerapan transparansi dan akuntabilitas melalui Program P2TPD, maka Bank Dunia memberikan Dana hibah untuk Pembangunan Infrastruktur. Antara lain Rp. 3.865.392.000 tahun 2007, Rp. 4.873.908.182 tahun 2009, Rp. 8.191.809.800 tahun 2010.
SYAMSULMARLIN

MAKASSAR – Pemerintah masih kesulitan mengatur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi. Sebab hingga saat ini, belum ada pengaturan yang jelas oleh pemerintah, sedangkan BBM bersubsidi jumlahnya terbatas. “Sosialisasi ini sebagai langkah awal, dan kami juga akan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan untuk premium dan solar,” kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, saat acara Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi, di Hotel Grand Clarion Makassar, Kamis (28/4) kemarin.
Menurut Tubagus, sebelumnya pernah ada kerjasama dengan pemerintah daerah untuk khusus untuk minyak tanah. Dan hal ini sudah dilihat hasilnya subsidi minyak tanah dibatasi. Begitupun dengan Premium dan Solar, nantinya akan ada aturan yang pas untuk daerah terkait pengawasan dan pengaturan BBM bersubsidi. “Hal ini diharapkan agar nanti tidak terjadi kelangkaan BBM,” katanya.
Ia menambahkan bahwa selain dikhawatirkan terjadi kelangkaan BBM, juga dilakukan pembatasan khusus subsidi BBM agar beban anggaran pemerintah tidak besar. Subsidi yang besar tapi tidak tepat sasaran akan mengakibatkan beban anggaran semakin besar. “Padahal dananya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain,” katanya.
Jika diperkirakan secara kasar, jika 1 jita kiloliter, anggaran subsidinya Rp 2 triliyun lebih. Padahal selama ini anggaran untuk subsidi BBM mencapai hingga Rp 39 triliyun. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan peningkatan konsumsi BBM yang merata hampir seluruh Indonesia. “Dugaan kami penyebabnya dulu hitungan kami kenaikan hanya 6 persen, tapi faktanya dilapangan 13 persen,” katanya.
Sehingga ia berharap BBM yang bersubsidi harus tepat sasaran. Misalnya penggunaan BBM bersubsidi lebih banyak dikawasan perkotaan, yang lebih banyak mobil dan motor mewah. Sedangkan dipedalaman BBM jauh lebih mahal, padahal yang menggunakan rata-rata masyarakat ekonomi menengah kebawah. “Ini yang akan diatur, jika sudah mobil mewah tidak usah memakai BBM bersubsidi, karena sudah dianggap mampu,” katanya.
Maka peran SPBU natinya yang dibawahi oleh PT Pertamina, diharapkan dapat melakukan pengawasan. Sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kekurangan. Sebab banyak kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, apakah ditimbun atau diselundupkan. “Padahal telah diatur dalam Peraturan Presiden untuk penggunaan BBM bersubsidi,” katanya.
Untuk Minyak tanah misalnya yang disubsidi, hanya dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan penerangan dan memasak. Sedangkan untuk premium hanya untuk keperluan transportasi darat, dan begitupun dengan solar misalnya kapal nelayan yang bertonase kecil dapat digunakan solat yang bersubsidi. “Tidak boleh digunakan untuk industry termasuk kapal yang besar. Karena dalam lampiran peraturan tersebut terdapat siapa saja yang dapat menggunakan BBM bersubsidi,” katanya.
Sementara itu, General Manager Fuel Retail Marketing Region VII Pertamina Ferdy Novianto, mengatakan bahwa khusus di Makassar, dalam satu hari premium yang dijual sebanyak 640 ton. Untuk Sulawesi Selatan 2.025 kiloliter per hari. Dan secara keseluruhan Sulawesi sebanyak 4.300 kiloliter dalam satu hari. “Artinya di Sulawesi Selatan hampir 48 persen dari seluruh Sulawesi, meskipun kuotanya seluruh Sulawesi 1,36 juta kiloliter,” katanya.
Khusus penggunaan pertamax yang tidak bersubsidi, pada bulan Januari-Maret 2011 telah mengalami penurunan. Dibanding tahun lalu rata-rata penggunaan dalam satu hari di Sulawesi Selatan mencapai 23 – 25 ton. Dan sekarang turun hingga 17 ton dalam satu hari. “Mungkin akibat naiknya Pertamax yang harganya hampir Rp 9.000 per liter, sehingga banyak pengguna Pertamax yang beralih ke premium yang masih di subsidi,” katanya.
Target tahun ini untuk penjualan pertamax hingga 12 ribu ton. Sedang tahun lalu terealisasi 7.500 ton. Sehingga berharap tahun ini target terealisasi. “Semoga saja harganya tidak naik lagi. Karena ini akibat dari naiknya harga minyak dunia,” katanya.
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan selain sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi secara terbatas, Pertamina juga kedepan akan mengurangi stan pembelian BBM bersubsidi. Dan sebaliknya stan pembelian pertamax yang tidak bersubsidi akan diperbanyak. “Agar yang mahal dan tidak bersubsidi tidak antri,” katanya.
Hal ini akan diterapkan pada seluruh SPBU. SPBU di Sulawesi Selatan sebanyak 33, dan ia berharap dapat terealisasi dengan cepat.
Adapun Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’man, juga mengakui bahwa antisipasi dan pengawasan BBM bersubsidi perlu dilakukan. Meskipun kondisi saat ini masih berjalan, tapi kedepan akan terjadi masalah jika tidak diantisipasi lebih awal. Selain itu, ia juga berharap perlu ada pendataan lebih akurat, tentang berapa jumlah kendaraan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. “Di jalan Pettarani saja macet, sehingga pendataan ini perlu, dan ini tugas dari Perhubungan dan Kepolisian berapa jumlah kendaraan yang menggunakan BBM,” katanya.
Sehingga ia berharap, selain pengawasan dan pembatasan BBM yang bersubsidi diatur, juga perlu ada pendataan kendaraan. Sebab semakin banyaknya kendaraan maka penggunaan BBM semakin besar. “Belum lagi terjadi macet maka pemakaian bahan bakar pasti lebih banyak,” katanya.
SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive, Makassar:Six refugee children from Iraq and Afghanistan have been placed in a school in Makassar. These children are war victims being cared of by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM).


Syamsu Rizal, the Indonesian Red Cross (PMI) Makassar chief, said that these children were initially sent to a dormitory at the immigration detention home in Bollangi, Gowa. However, following a coordination meeting between the detention home managers and the government, the decision was to send them to school because they are about 2 years old.

“They deserve the right to education,” Syamsu said yesterday, adding that PMI, as a social organization must facilitate these children in going to school. The Nurul Fikri Foundation was chosen as the place to accommodate them. “The foundation is the right place because they guide children from any country for free, using an integrated Islamic method.”

The children will be placed in school until there is certainty from their country or central IOM of where they will go. Syamsu and other refugee organizations also sent a request to Australia to take in these children. While waiting for a response from Australia, they will learn to socialize by going to school and meeting other children.

Adnan Ibrahim, chairman of the the Nurul Fikri Foundation, said he gives the same rights to child victims of conflict as he does to other children. “They will get the same facilities as other children,” he said.


SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive, Makassar:Taiwanese investors are eyeing Selayar regency to be used as an oil storage site. However, the investment plan can only be completed with supporting infrastructure such as roads, electricity and potable water.


“This is what they are considering if they want to build an oil storage facility with a 7,000 liter capacity. If there are insufficient facilities, the investors will leave,” said the South Sulawesi Regional Investment Coordinating Board (BKPMD) chief Irman Yasin Limpo, at the South Sulawesi Regional Council meeting yesterday.


According to Irman, investors are committed to the project, so the BKPMD will convince the investors to choose South Sulawesi. “Even if they don’t choose Selayar due to insufficient facilities, we will offer other areas such as Barru, Maros and Takalar," he said.


The three areas have the requirements demanded by the investors. Takalar, for instance, has electricity, potable water and deep sea. “We just need to convince the regional government because this is a large investment and will have many impacts on South Sulawesi, particularly in the oil and gas sector,” he said.


Besides the infrastructure, Irman added, another point considered by the investors was administrative ease. “The one-door integrated service system applied by the South Sulawesi government facilitates the investors,” he said.


Irman also said that so far investors were faced with difficult administrative problems. He also called on the government to delegate the problem to the BKPMD through a gubernatorial regulation. “If the documents are completed the administration process can be completed in 4 – 6 hours, otherwise it will take a maximum of one week,” he said.


South Sulawesi Regional House of Representatives’ (DPRD) Commission C member, Muhammad Amir Anas, responded to the BKPMD’s measures positively. However, he said, the BKPMD should provide information on regional potential. “Therefore, investors can become interested in investing just by reading information online,” he said.



SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive, Makassar:The Dutch government will explore the possibility of an educational cooperative program with the South Sulawesi Government. The Netherlands feels that they have similar cultural, legal and historical aspects to make it possible.

The Dutch Ambassador to Indonesia, Tjeerd De Zwaan, said that the aim of his visit to South Sulawesi was to get closer to the people. It will be followed with a cooperative program. “Maybe cooperation in education and then in other sectors,” said Tjeerd after meeting South Sulawesi Governor, Syahrul Yasin Limpo, at the Governor’s residence last Sunday.


There will be further discussion between the Dutch Government and the South Sulawesi government. “I hope we can return soon to follow-up on this meeting and we thank the governor for having received us warmly,” said Tjeerd.

Tjeerd cited as one example of the collaboration, the Fort Rotterdam revitalization plan. According to Tjeerd, he would discuss it with the new Rotterdam mayor. “We will coordinate with the mayor on that matter,” he said.

South Sulawesi Governor, Syahrul Yasin Limpo, welcomed the Dutch government’s plan. He said that in addition to having a similar culture, law and history, some Dutch relics in South Sulawesi are well preserved. “I am ready to send scholars to the Netherlands, depending on their (The Netherlands) capacity, and we are ready to receive Dutch students in South Sulawesi,” he said.


SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive, Makassar:The South Sulawesi government will develop organic farming. Lutfi Halide, the South Sulawesi Agriculture Office chief, said organic agricultural products like vegetables and rice are needed by consumers. Lutfi said supermarkets and foreign markets continue to seek for non-chemical agricultural products.

�We have collaborated with six Carrefour supermarkets in Makassar to sell organic agricultural products like vegetables and other items,� he said yesterday.

Lutfi said he was ready to oversee the development of organic agricultural products by maximizing the role of agricultural staff and trainers to assist farmers.

Yusuf, from the Lulunan Farmers Group in Enrekang, said assistance is needed because organic farming is difficult to be implemented. Although he has developed organic products since 2007, he still encounters some problems.

In an organic agriculture quality insurance workshop and training at Hasanuddin University on November 5 to 7, 2010, Yusuf said the main thing to be considered is the land on which organic products will be planted because of the conversion from chemical fertilizer to natural compost.

The same goes for pesticides, which are altered to those made of cattle dung. �We have been doing that for a long time, and we still face many problems,� he said.

Yusuf has implemented organic farming on two locations, each measuring 1.5 hectares and 2 hectares. Both lands were planted with vegetables to be marketed at supermarkets. �They are more expensive, and it takes more effort and time,� he said.

Sylvia Sjam, a researcher from Hasanuddin University on pests and plant diseases, said there are many who claimed their products are organic when in fact they still use chemicals. As such, she hopes farmers hold on to standards and guarantee the quality of their products so that consumers still trust them.


SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive, Makassar:The world is now eyeing South Sulawesi’s large economic potential. This was conveyed by Austrian Ambassador to Indonesia, Klaus Wolfer, at a meeting to discuss strategies in utilizing domestic potentials to support foreign politics, at the Golden Makassar Hotel, yesterday.

The many potentials, including in agriculture, livestock, forestry, and tourism sectors, can support the world’s economic growth. “South Sulawesi’s prospects can be promoted from a positive point of view to attract other countries,” Wolfer said.

Yusra Khan, the Foreign Ministry’s Policy Study and Development Board’s secretary, said the large economic potential of South Sulawesi can support the domestic capacity of Indonesia’s foreign policies because at present they focus on negotiations on the economic sector. “The growth of economic forces will form the architecture of countries in the world,” he said.

Mappa Nasrun, professor of Social and Political Science at Hasanuddin University said these economic potentials must be utilized to produce foreign exchange for the country and provinces. “We have good potentials, it is how to actualize them by increasing capacity,” he said.

In order to exploit such potential, the human resources must be upgraded by collaborating with domestic and foreign partners. “In that way, we can transfer the positive sides of advanced countries to improve the development of our country,” Mappa said.

Amal Natsir, the South Sulawesi’s Economic and Development assistant, said the government continues to intensify growth in all sectors, such as in tourism, mining, agriculture, livestock, services, communication and others. “It depends on how we can sell these potentials to international and domestic investors,” he said.


SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive, Makassar:The South Sulawesi government will become self-sufficient in meat by 2014. At the same year, the local government will also export meat to a number of meat supplying countries.

Murtala Ali, the South Sulawesi Livestock Office chief, said South Sulawesi is now ranked third on the list of meat producing provinces after East Java and Central Java. “Hopefully by 2014 at the latest, South Sulawesi can be dubbed Indonesia’s biggest meat supporter, in that it can export its meat to other countries,” he said yesterday.

The need for meat in South Sulawesi is around 578.000 tons per year. With the one-million-cow program in 2013, South Sulawesi is expected to produce 750.000 tons of meat per year, allowing it to cover meat demand in the province.

Prof. Zainal Baharuddin, the Agricultural Product Processing and Marketing Director General said Indonesia is still importing livestock products from European countries. The people’s dependency on livestock products, especially milk and meat, is very high. “We will try to reduce this dependency by increasing the local production in the cattle farming sector,” he said yesterday.

“I see that South Sulawesi is the most suitable and strategic area for cattle farming,” he added.

Murtala said the South Sulawesi government has developed cattle farming in some regencies and municipalities like Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Pinrang, Sidrap, Barru, Enrekang, Luwu Utara, and Luwu Timur. “The people and some companies have partnered with the government in developing animal breeding,” he said.

Teddy Sutiana, the CEO of PT Berdikari, a company in the cattle business in Sidrap, said his company needs government’s support such as guidance, supervision, and animal disease control. “I also hope that the yearlings from the government can be developed by the company first and the result of the breeding will later be spread around the community,” he said.

The provincial government has allocated Rp22,3 billion for the livestock sector per year. This amount was judged still inadequate because the livestock business requires a lot of funding in the production process and in animal disease management in order to reach the target. “Livestock development on artificial insemination and natural mating as well as disease management needs money. Anthrax disease, for instance, must immediately be handled because it could infect people,” Murtala said.


SYAMSUL MARLIN

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memantapkan kinerja pengelolaan pelayanan kesehatan gratis, perlu bekerjasama dengan Badan penyelenggara asuransi kesehatan. Sebab kemampuan daerah kabupaten/kota dalam menganggarkan perimbangan pembiayaan pelayanan kesehatan gratis belum merata, sehingga komitmen dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati belum berjalan sesuai yang diharapkan. “Bahwa sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan gratis dihitung berdasarkan perda tarif masing-masing daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Rachmat Latief, beberapa waktu lalu.
Menurut Rachmat, hal ini mengakibatkan daerah berlomba-lomba untuk menyesuaikan tariff berdasarkan situasi saat ini. kondisi tersebut menyebabkan adanya kabupaten/kota yang mengalami kekurangan/deficit penganggaran dalam pengelolaan pelayanan kesehatan gratis. “Pengelolaan administrasi kalim pelayanan kesehatan gratis masih dilaksanakan verifikasi oleh masing-masing pemberi pelayanan kesehatan secara manual sehingga keabsahan proses klaim yang ada memerlukan waktu yang tidak singkat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan kesehatan gratis, maka pemerintah Sulawesi Selatan mengusulkan PT Askes (Persero) dan PT Asuransi Umum Bumida 1967. “Ini yang diajukan untuk menjadi pertimbangan untuk diteruskan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya.
Armin Mustamin Toputiri, Anggota Komisi E Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa memang dibutuhkan sebuah badan asuransi untuk memaksimalkan program pendidikan gratis di Sulawesi Selatan. Sebab komitmen kesehatan gratis 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kota/kabupaten belum berjalan secara maksimal. “Dengan adanya pihak ketiga maka akan ada komitmen bukan hanya antara pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi tapi ada pihak perusahaan tersebut,” katanya.
Menurut Armin, yang paling penting adalah bagaimana system pendataan bagi calon pengguna asuransi kesehatan tersebut. Sebab yang akan menjadi target adalah masyarakat yang belum tersentuh jaminan layanan kesehatan seperti jamkesda, Askes, dan lain-lain. “Saya kira dua perusahaan badan asuransi tersebut yang diajukan oleh pemerintah bagus, tinggal bagaimana system perjanjian dan kerjanya nanti. Dan yang paling penting adalah bagaimana system pendataan terhadap masyarakat calon pengguna asuransi,” katanya.
Adapun Robert P Silaen, Kepala Cabang PT Asuransi Umum Bumida 1967, mengatakan bahwa proses asuransi kesehatan telah diterapkan di Samarinda untuk asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan tersebut meliputi jaminan kesehatan akibat resiko sakit dan kecelakaan. “Antara lain pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan poli rumah sakit, pelayanan kesehatan rawat inap di puskesmas dan rumah sakit, pelayanan obat, santunan melahirkan, penyakit kronis, dan pelayanan gawat darurat,” katanya.
Sebelumnya Direktur Utama PT Askes (Persero), I Gede Subawa, juga mengatakan bahwa program asuransi kesehatan yang dikelola di luar PNS, TNI, dan Polri, serta veteran telah diterapkan di Nangru Aceh Darussalam. Dan program tersebut telah berjalan dari tahun lalu. “Saya bekerjasama dengan para pimpinan Rumah sakit dan seluruh mitra kerja yang ada , mulai dari Puskesmas di Aceh,” katanya.
Termasuk penyakit-penyakit berat seperti kanker, jantung, cuci darah, dan beberapa penyakit berat lainnya yang membutuhkan biaya rutin jika tidak berobat akan meninggal. “Ini juga masuk dalam tanggungan Askes, sesuai dengan haknya tidak akan ada lagi beban biaya lagi,” katanya.
Kecuali pengguna Askes ingin menambah dari ketentuan yang diberlakukan oleh Askes maka mau tidak mau harus ditanggung oleh pengguna Askes. Misalnya cincin jantung, yang bisa ditanggung oleh Askes adalah yang standar dengan biaya sekitar Rp 16 juta, pelanggang mau menggunakan yang lebih bagus dengan harga Rp 22 juta, maka selisih Rp 7 juta dari yang ditanggung oleh pihak Askes harus ditanggung sendiri,” katanya.
SYAMSULMARLIN