Iwan Bokings, Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Mementingkan Kesejahteraan Masyarakat Daripada PAD
MAKASSAR – Iwan Bokings, Bupati Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam kepemimpinannya lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat daripada peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Sebab dalam satu tahun, dari total anggaran Rp 350 miliyar, hanya sekitar Rp 9 miliyar yang diperoleh dan betul bersumber dari PAD secara langsung. “Rp 9 miliyar inilah yang kami kelola dan simpan ke bank yang memiliki suku bunga tinggi sehingga dalam setahun dapat diperoleh kelebihan Rp 5-Rp 6 miliyar setiap tahun,” katanya, saat membawakan kuliah umum di Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (29/4) kemarin.
Menurut Iwan, PAD Kabupaten Boalemo sangat kecil, karena hanya bersumber dari sector Pertanian, Perikanan, dan Kelautan. Bukannya Kabupaten Boalemo tidak memiliki potensi lain seperti potensi pertambangan, tapi belum dieksploitasi. “Ada potensi pertambangan, tapi masih perebutan pengusaha termasuk masalah HGU tanahnya. Tapi mudah-mudahan eksploitasi potensi tersebut sudah bukan saya lagi menjabat bupati, sebab saya khawatir istiqamah saya akan berubah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sikapnya akan tetap mengedepankan masalah rakyat. Terlebih terhadap rakyat miskin. Harus diakui dalam menjalankan kekuasaannya dengan melibatkan rakyat. Persetujuan rakyat jadi faktor menentukan. Karena itu akuntabilitas dan transparansi merupakan keharusan dalam menjalankan pemerintahannya. “Rumah saya tidak dibangun pagar dan pos jaga, dan ini di Rumah Dinas saya, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat bertemu langsung dengan saya. Dan saya mengalokasikan waktu selepas subuh untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk membuka layanan pesan singkat hp saya buka dan bisa saya jawab sendiri,” katanya.
Model pemerintahan yang dipimpinnya berjalan di atas rel pemerintahan yang baik. Untuk menghadapi keluarga miskin yang awal kepemimpinannya mencapai 56 persen dapat ditekan hingga 20 persen. “Keluarga miskin sekarang sekitar 13 ribu kk, dan mudah-mudahan tahun ini dapat menurun hingga dibawah 20 persen,” katanya.
Untuk keluarga miskin di wilayahnya dilakukan kerja-kerja strategin. Membantu keluarga miskin untuk bekerja keras, yag dimulai dari perumahan yang memadai, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang prima dan kesempatan ekonomi yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat. Untuk itu pihaknya membangun kawasan rumah sederhana layak huni. “Kami telah membagun rumah tipe 36 sebanyak 61 unit untuk keluarga miskin tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 76 unit,” katanya.
Penduduk yang tinggal di rumah tidak layak tersebut telah dijadikan satu kawasan dengan pembinaan dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Setiap pejabat eselon II dan III diharuskan merasakan tinggal, membina dan mengawasi setiap keluarga miskin membangun kebun bergizi di halaman rumahnya, mengirim anak-anak mereka ke sekolah dan bekerja gotong royong dalam lingkungan kampung halamannya. “Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh pejabat saya, maka saya telah bawa mereka ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Selama dua jam seluruh pejabat berinteraksi dengan para narapidana. Dengan demikian seorang yang masih menjabat akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi,” katanya.
Setiap proyek-proyek terpampan dipapan pengumuman setiap SKPD. Baik foto, jumlah anggaran, dan batas waktu penyelesaian proyek tersebut. Termasuk nomor handphone penanggungjawabnya. “Sehingga jika ada masalah maka semua masyarakat bisa mengadukan langsung kepada penanggungjawabnya secara langsung,” katanya.
“Alhamdulillah bukannya daerah saya bebas dan bersih dari korupsi, tapi saya akui bahwa tetap ada yang korupsi, dan ada tiga orang yang telah dipenjara, tapi khusus saya Alhamdulillah ada laporan baik ke kepolisian ke kejaksaan, tapi saya belum pernah diperiksa,” katanya.
"Saya hampir tidak mengenal waktu untuk istirahat. Sabtu dan Minggu saya tetap bekerja. Saya bersilaturahmi ke rumah para pemberi amanah, yang berada di dusun-dusun, ber-kilo-kilo meter jaraknya, naik turun gunung," kata dia yang mengawali kiprahnya dari Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Utara di Manado hingga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo (1993-1998), Kelua Bappeda Kabupaten Gorontalo (1998-1999), Penjabat Bupati Boalemo (1999-2001), dan mantan Ketua DPRD Golkar Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (2003-2005).
Hal ini mencakup adanya birokrasi yang bersih dan efisien, adanya legislatif yang aspiratif dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat dan menjadi alat kontrol yang baik dan kontruktif bagi birokrasi pemerintah, adanya sistem penegakan hukum yang kredibel, termasuk aparat penegak hukum yang mempunyai integritas yang baik, serta adanya masyarakat warga yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan warga serta mengontrol lembaga pemerintah.
Atas apresiasi penerapan transparansi dan akuntabilitas melalui Program P2TPD, maka Bank Dunia memberikan Dana hibah untuk Pembangunan Infrastruktur. Antara lain Rp. 3.865.392.000 tahun 2007, Rp. 4.873.908.182 tahun 2009, Rp. 8.191.809.800 tahun 2010.
SYAMSULMARLIN