“Pembangunan kelautan menjadi kebijakan lintas bidang. Kerangka pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri PPN/Bappenas, Armida S Alisjahbanna, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sesmen PPN/Bappenas, Syahrial Loetan, pada Seminar Nasional Sosialisasi Produk Perencanaan Kementerian PPN/Bappenas yang bertajuk Pengembangan Potensi Kelautan dan Maritim, di Makassar (30/11) kemarin.
Armida mengatakan bahwa kebijakan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan diarahkan untuk meningkatkan sinergitas antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pulau-pulau kecil melalui penyusunan tata ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemahaman terhadap konsep negara kepulauan bagi generasi muda dan masyarakat luas melalui peningkatan modul di sekolah dan peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan dan pengendalian pelanggaran di laut, pengamanan, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi kelautan yang terfokus dan terintegrasi untuk sektor-sektor strategis demi mendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun industri maritim. “Sarana dan prasarana penghubung antar pulau menjadi perekat NKRI dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut dalam rangka menjaga dan mempertahankan funsinya sebagai pendukung kehidupan,” katanya.
“Ada beberapa hal yang perlu dilakukan terkait pembangunan kelautan adalah mempertajam konsep Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Nasional (RPJPN) secara proporsional antara pembangunan daratan dengan lautan dari sisi perhatian dan alokasi sumberdaya. Mensinergikan kegiatan antarsektor antara lain melalui koordinasi perencanaan lintas bidang pembangunan kelautan, dan sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah dengan merujuk pada pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah,” Jelas Armida.
Sementara itu, dalam laporannya Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Maruhum Batubara, mengatakan bahwa potensi kelautan Indonesia tidak kalah dengan kekayaan sumberdaya alam yang lain. Namun, pembangunan kelautan termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil belum sepenuhnya dikelola. “Misalnya saja, Indonesia memiliki potensi luas lahan perikanan budidaya secara keseluruhan sebesar 11.806.392 hektare, hingga tahun 2007 baru termanfaatkan sebesar 762.320 hektare atau sekitar 6,46 persen. Belum lagi masalah ilegal fishing yang merugikan negara triliunan rupiah tiap tahunnya,” ungkapnya.
Lebih jauh Marhum mengatakan, Seminar sosialisasi produk perencanaan Bappenas di Makassar merupakan rangkaian seminar terakhir pada empat kota. Sebelumnya, Bappenas telah menggelar kegiatan serupa di Jakarta dengan tema energi, Bandung dengan tema infrastruktur, dan Padang dengan tema penanganan pasca gempa.
Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Kementerian PPN/Bappenas, Bemby uripto, mengatakan bahwa untuk mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional adalah amanat RPJPN 2005 – 2025. Untuk mewujudkan itu, maka harus dibangkitkan wawasan dan budaya bahari, meningkatkan dan menguatkan peranan sumberdaya manusia di bidang kelautan, mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. “Dan yang paling penting adalah meningkatkan kesehjahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir,” ujar Bemby.
Sementara itu, Jamaluddin Jompa, Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar, mengatakan bahwa sangat banyak potensi kelautan dan maritim di indonesia. Antara lain, industri bioteknologi kelautan, air laut dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut dalam, pelayaran, industri garam, benda berharga berharga hasil muatan kapal (BMKT), dan industri kemaritiman. “Potensi sumberdaya pesisir dan laut sangat besar, dan dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan perekonomian bangsa,” katanya.
“Perlu reorentasi dan revitalisasi pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Indonesia, melalui penguasaan IPTEK yang andal dan pemanfaatan potensi secara optimal dan berkelanjutan,” tambah Jamaluddin.
Terkait model pembangunan kelautan, Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, mengatakan bahwa terdapat tiga model pilihan, yaitu teknokratik atau orientasi pertumbuhan pelaku besar dan investasi asing. Model yang kedua yaitu populis atau orientasi penanggulangan kemiskinan dan pelaku kecil. Dan model yang ketiga yaitu quasi-populis atau orientasi pertumbuhan dan pemerataan pelaku besar dan kecil. “Ketiga pilihan ini tergantung mana yang akan dipilih untuk diterapkan,” katanya.
SYAMSULMARLIN
0 komentar:
Posting Komentar