Menuju Sukses

TEMPO Interactive, Makassar:The world is now eyeing South Sulawesi’s large economic potential. This was conveyed by Austrian Ambassador to Indonesia, Klaus Wolfer, at a meeting to discuss strategies in utilizing domestic potentials to support foreign politics, at the Golden Makassar Hotel, yesterday.

The many potentials, including in agriculture, livestock, forestry, and tourism sectors, can support the world’s economic growth. “South Sulawesi’s prospects can be promoted from a positive point of view to attract other countries,” Wolfer said.

Yusra Khan, the Foreign Ministry’s Policy Study and Development Board’s secretary, said the large economic potential of South Sulawesi can support the domestic capacity of Indonesia’s foreign policies because at present they focus on negotiations on the economic sector. “The growth of economic forces will form the architecture of countries in the world,” he said.

Mappa Nasrun, professor of Social and Political Science at Hasanuddin University said these economic potentials must be utilized to produce foreign exchange for the country and provinces. “We have good potentials, it is how to actualize them by increasing capacity,” he said.

In order to exploit such potential, the human resources must be upgraded by collaborating with domestic and foreign partners. “In that way, we can transfer the positive sides of advanced countries to improve the development of our country,” Mappa said.

Amal Natsir, the South Sulawesi’s Economic and Development assistant, said the government continues to intensify growth in all sectors, such as in tourism, mining, agriculture, livestock, services, communication and others. “It depends on how we can sell these potentials to international and domestic investors,” he said.


SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive, Makassar:The South Sulawesi government will become self-sufficient in meat by 2014. At the same year, the local government will also export meat to a number of meat supplying countries.

Murtala Ali, the South Sulawesi Livestock Office chief, said South Sulawesi is now ranked third on the list of meat producing provinces after East Java and Central Java. “Hopefully by 2014 at the latest, South Sulawesi can be dubbed Indonesia’s biggest meat supporter, in that it can export its meat to other countries,” he said yesterday.

The need for meat in South Sulawesi is around 578.000 tons per year. With the one-million-cow program in 2013, South Sulawesi is expected to produce 750.000 tons of meat per year, allowing it to cover meat demand in the province.

Prof. Zainal Baharuddin, the Agricultural Product Processing and Marketing Director General said Indonesia is still importing livestock products from European countries. The people’s dependency on livestock products, especially milk and meat, is very high. “We will try to reduce this dependency by increasing the local production in the cattle farming sector,” he said yesterday.

“I see that South Sulawesi is the most suitable and strategic area for cattle farming,” he added.

Murtala said the South Sulawesi government has developed cattle farming in some regencies and municipalities like Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Pinrang, Sidrap, Barru, Enrekang, Luwu Utara, and Luwu Timur. “The people and some companies have partnered with the government in developing animal breeding,” he said.

Teddy Sutiana, the CEO of PT Berdikari, a company in the cattle business in Sidrap, said his company needs government’s support such as guidance, supervision, and animal disease control. “I also hope that the yearlings from the government can be developed by the company first and the result of the breeding will later be spread around the community,” he said.

The provincial government has allocated Rp22,3 billion for the livestock sector per year. This amount was judged still inadequate because the livestock business requires a lot of funding in the production process and in animal disease management in order to reach the target. “Livestock development on artificial insemination and natural mating as well as disease management needs money. Anthrax disease, for instance, must immediately be handled because it could infect people,” Murtala said.


SYAMSUL MARLIN

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memantapkan kinerja pengelolaan pelayanan kesehatan gratis, perlu bekerjasama dengan Badan penyelenggara asuransi kesehatan. Sebab kemampuan daerah kabupaten/kota dalam menganggarkan perimbangan pembiayaan pelayanan kesehatan gratis belum merata, sehingga komitmen dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati belum berjalan sesuai yang diharapkan. “Bahwa sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan gratis dihitung berdasarkan perda tarif masing-masing daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Rachmat Latief, beberapa waktu lalu.
Menurut Rachmat, hal ini mengakibatkan daerah berlomba-lomba untuk menyesuaikan tariff berdasarkan situasi saat ini. kondisi tersebut menyebabkan adanya kabupaten/kota yang mengalami kekurangan/deficit penganggaran dalam pengelolaan pelayanan kesehatan gratis. “Pengelolaan administrasi kalim pelayanan kesehatan gratis masih dilaksanakan verifikasi oleh masing-masing pemberi pelayanan kesehatan secara manual sehingga keabsahan proses klaim yang ada memerlukan waktu yang tidak singkat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan kesehatan gratis, maka pemerintah Sulawesi Selatan mengusulkan PT Askes (Persero) dan PT Asuransi Umum Bumida 1967. “Ini yang diajukan untuk menjadi pertimbangan untuk diteruskan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya.
Armin Mustamin Toputiri, Anggota Komisi E Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa memang dibutuhkan sebuah badan asuransi untuk memaksimalkan program pendidikan gratis di Sulawesi Selatan. Sebab komitmen kesehatan gratis 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kota/kabupaten belum berjalan secara maksimal. “Dengan adanya pihak ketiga maka akan ada komitmen bukan hanya antara pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi tapi ada pihak perusahaan tersebut,” katanya.
Menurut Armin, yang paling penting adalah bagaimana system pendataan bagi calon pengguna asuransi kesehatan tersebut. Sebab yang akan menjadi target adalah masyarakat yang belum tersentuh jaminan layanan kesehatan seperti jamkesda, Askes, dan lain-lain. “Saya kira dua perusahaan badan asuransi tersebut yang diajukan oleh pemerintah bagus, tinggal bagaimana system perjanjian dan kerjanya nanti. Dan yang paling penting adalah bagaimana system pendataan terhadap masyarakat calon pengguna asuransi,” katanya.
Adapun Robert P Silaen, Kepala Cabang PT Asuransi Umum Bumida 1967, mengatakan bahwa proses asuransi kesehatan telah diterapkan di Samarinda untuk asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan tersebut meliputi jaminan kesehatan akibat resiko sakit dan kecelakaan. “Antara lain pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan poli rumah sakit, pelayanan kesehatan rawat inap di puskesmas dan rumah sakit, pelayanan obat, santunan melahirkan, penyakit kronis, dan pelayanan gawat darurat,” katanya.
Sebelumnya Direktur Utama PT Askes (Persero), I Gede Subawa, juga mengatakan bahwa program asuransi kesehatan yang dikelola di luar PNS, TNI, dan Polri, serta veteran telah diterapkan di Nangru Aceh Darussalam. Dan program tersebut telah berjalan dari tahun lalu. “Saya bekerjasama dengan para pimpinan Rumah sakit dan seluruh mitra kerja yang ada , mulai dari Puskesmas di Aceh,” katanya.
Termasuk penyakit-penyakit berat seperti kanker, jantung, cuci darah, dan beberapa penyakit berat lainnya yang membutuhkan biaya rutin jika tidak berobat akan meninggal. “Ini juga masuk dalam tanggungan Askes, sesuai dengan haknya tidak akan ada lagi beban biaya lagi,” katanya.
Kecuali pengguna Askes ingin menambah dari ketentuan yang diberlakukan oleh Askes maka mau tidak mau harus ditanggung oleh pengguna Askes. Misalnya cincin jantung, yang bisa ditanggung oleh Askes adalah yang standar dengan biaya sekitar Rp 16 juta, pelanggang mau menggunakan yang lebih bagus dengan harga Rp 22 juta, maka selisih Rp 7 juta dari yang ditanggung oleh pihak Askes harus ditanggung sendiri,” katanya.
SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive,
MAKASSAR:The Sultan Hasanuddin Airport it is ready to implement the limited open sky policy. “The facility and personnel are ready. Even today our airport is ready," said the Airport’s administration head, M. Sidabutar, contacted yesterday.


The government has confirmed that five airports in Indonesia will be ready for the ASEAN Open Sky policy in 2015. They are the Soekarno-Hatta (Jakarta), Polonia (Medan), Ngurah Rai (Denpasar), Juanda (Surabaya) and Sultan Hasanuddin (Makassar) airports.


Sidabutar said Sultan Hasanuddin Airport’s readiness could be seen it flight and airplane parking areas for both big and small aircraft. “There are 22 parking stands that can accommodate 22 more stands. Right now, around 13 stands are used,” he said.


Ali Ridho, PT Merpati Makassar’s district manager, welcomed the open sky plan. He said that before the policy, Indonesia’s airports had implemented a reciprocal principle. With this principle, foreign airlines entering Indonesia must consider whether a domestic airline can enter that country as well. If not, foreign airlines will not enter Indonesia. “This policy will affect regional revenue because more tourists will come,” he said.


La Tunreng, chief of the Indonesian Businessmen Association (APINDO) in South Sulawesi, also supported the plan. “Businessmen often fly frequently to do business,” he said.


According to Tunreng, the policy will allow businessmen more opportunities for air travel, while more budget plane tickets will appeal to those on a limited budget.



SYAMSULMARLIN

TEMPO Interactive, Makassar:Tuna exporters must temporarily stop buying fish from fishermen. M. Indra Ispas, PT Nuansa Cipta Manager, said the US, for instance, as one of the export destination countries, was questioning the quality of the tuna processing. “They want the products to be in accordance with the standards, including applying sterility in the processing,” Indra said yesterday.

Indra explained that the processing standards included workers wearing gloves because they cannot directly touch the fish to keep it sterile. He said one sample container was once rejected because the buyer found items which failed to meet the standard. PT Nuansa Cipta is temporarily rejecting fishermen’s catches from Kendari, Mamuju, Galesong and other areas.

Adil,a fisherman in Paotere Port, said fishermen rarely catch tuna because besides being difficult to catch, it is sometimes problematic to sell tuna. Adil said some ships carry tuna fish caught by fishermen, but there are only around eight to ten fish. “We must catch tuna with a rod,” he said. Adil said he prefers catching cepa, sunu, and katamba fish because they are easier to sell and he only needs a net to catch them.

Achmad Habib, the South Sulawesi Industry and Trade Office chief in charge of foreign trade, admitted that tuna fish exports for South Sulawesi are small in number. The reason was that it is not the province’s major product. Nevertheless, Achmad lamented the marketing of tuna fish which has been hindered by requiring to meet standards. He said there should have been a report from the company so the government is aware of the problem and to immediately make a decision on the issue.

SYAMSULMARLIN

MAKASSAR – Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan studi banding di Sulawesi Selatan untuk pengembangan perusahaan daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan dalam rangka pemerintah Kalimantan Timur untuk memaksimalkan perusahaan daerah yang dikelolanya. “Kunjungan kerja kami dari DPRD Kalimantan Timur untuk studi banding terkait pengelolaan perusahaan daerah oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” kata Ketua Panitia Khusus DPRD Kalimantan Timur, Andi Harul, saat berkunjung ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan jalan Urip Sumihardjo Makassar, Selasa (19/4) kemarin.
Menurut Andi Harul, di Kalimantan Timur, akan dikembangkan beberapa perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, juga akan dikembangkan tiga pusat kawasan pergudangan di Balikpapan, Sangata, dan Brawu. “Makanya kami datang di Sulawesi Selatan, mengingat ada perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan ada Kawasan Industri PT Kima,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dengan beberapa perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Sulawesi Selatan, kami ingin mengetahui bagaimana system pengelolaannya, dan yang paling penting berapa besar kontribusi perusahaan tersebut dalam pendapatan asli daerah. “Termasuk kerjasama dengan PT Gowa Makassar Turism Development Tbk dan Hotel Imperial Aryaduta,” katanya.
Sementara itu, Ajip Padindang, Anggota Komisi C Bidang Anggaran dan Keuangan DPRD Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa memang Sulawesi selatan telah memiliki beberapa perusahaan daerah. Antara lain PT Bank Sulsel, Perusda Sulsel, perusahaan perhubungan dan pariwisata, perusahaan agribisnis, dan perusahaan perdaganagan umum. “Namun yang jalan hanya dua yaitu PT Bank sulsel dan Perusda sendiri,” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika perusahaan tersebut dikaitkan dengan pemasukan ke kas daerah, ia mengatakan bahwa sangat kecil. Dan bahkan pernah pemerintah malah yang menambah terus modal tanpa ada pengembalian. “Saya malu menyebutkannya sehingga tidak usah disebutkan berapa yang masuk ke kas daerah karena sangat kecil,” katanya.
Adapun Mulyan, pengurus perusda Sulawesi selatan, mengatakan bahwa saat ini perusda telah memiliki satu unit mal yaitu di jalan Sungai Saddang Makassar yang akan beroperasi pada bulan juni tahun ini, 5 unit bus, bengkel, hotel, dan gudang. “Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak kontribusi perusda ke kas daerah Sulawesi selatan,” katanya.
SYAMSULMARLIN

Kopersi Pegawai Negeri (KPN) Unhas telah beranjak usia dewasa, selama ini berbagai usaha telah ditempuhnya. Apa yang telah diberikan KPN terhadap Unhas sebagai lingkungan keberadaannya?
Koperasi Pegawai Negeri Universitas Hasanuddin (KPN Unhas) telah berusia 27 tahun. Tepatnya tanggal 8 Agustus 1981 silam KPN Unhas disahkan sebagai Badan Hukum dari Pemerintah Republik Indonesia (Ka. Kanwil Koperasi Propinsi Sulawesi Selatan) berdasarkan Surat Keputusan No. 3234 a/BH/IV/86. Awal berdirinya KPN Unhas adalah bergerak dalam bidang unit usaha kredik jangka pendek dan unit usaha kredit perbankan. Namun sampai saat ini bidang usaha KPN Unhas telah berkembang karena anggotanya yang cukup besar karyawan dan dosen lebih dari 2500 orang. Selain kedua usaha tadi, KPN juga memiliki bidang usaha dalam bidang jasa, mini market, Tour and Travel, Warnet, Foto copy, dan kafe.
Dengan usaha ini, KPN Unhas dalam Rapat Anggota Tahunan (2006-2007) Senin (21/04) kemarin melaporkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dicapai KPN tahun 2005, 2006, dan 2007 menjadi sesuatu yang cukup membuahkan hasil. Pasalnya SHU tahun 2005 sebesar Rp. 681 Juta lebih, tahun 2006 Rp 1,195 milyar, tahun 2007 sebesar Rp 1,329 milyar, dan tahun 2008 ini setelah dikeluarkan pajak untuk tiga tahun sebesar Rp 722 Juta lebih SHU bersih dan dapat dinikmati anggota sebesar Rp 1.802.229.245,-.kata Ir.Syamsul Bahcri,MS Ketua KPN Unhas pada RAT kemarin.
Syamsul menambahkan saat ditemui di ruang kerjanya Senin (12/05) kemarin mengatakan bahwa SHU ini dialokasikan dengan presentase 40% untuk cadangan koperasi, 40% Jasa anggota, 5% Dana Pengurus, 5% Dana karyawan, 5% Dana pendidikan, dan 5% Dana sosial. Dana pendidikan di sini adalah dana yang berikan kepada anggota yang butuh dana dalam melanjutkan pendidikannya. Kemudian Dana Sosial adalah dana yang diberikan kepada anggota KPN yang mendapat musibah. Ini diperoleh dari keuntungan simpangan pokok anggota misalnya PNS golongan IV Rp. 20 ribu, golongan III Rp. 15 ribu, golongan II Rp. 10 ribu, dan golongan I Rp. 5 ribu. Selain itu, mahasiswa sering memasukkan proposal bantuan kegiatan ke KPN dan ke depannya kami dari pihak KPN telah memikirkan konsep bagaimana proses dalam membantu mahasiswa yang kesulitan dalam hal pembayaran SPP-nya. Karena banyak diantara mahasiswa yang harus menjual tanah, ternak, dan harta lainnya di kampung hanya untuk membayar SPP. Padahal seharusnya SPP bisa diangsur 2 sampai 3 kali dalam waktu 6 bulan di KPN misalnya dengan syarat ada jaminan. Ini yang mencoba kami pikir selaku pengelola KPN. Dan untuk sementara kontribusi KPN untuk sementara hanya untuk mensejahterakan anggotanya. Ucap salah seorang dosen Teknik Mesin selaku ketua KPN.
Hal ini diakui oleh Ir Toyib Raharjo salah seorang anggota KPN bahwa pengurus baru KPN telah memperlihatkan hasil yang baik karena telah bisa memberikan transparansi laporan keuangan dan segala aktivitasnya kepada setiap anggota KPN. Apa lagi sekarang anggota dibagikan SHU. Hal ini membuktikan KPN lebih bagus dari sebelumnya. Selain itu, pelayanan yang diberikan KPN kepada anggotanya selalu diberi kemudahan dalam segala urusan. Lain halnya kemarin sejak saya menjadi anggota di KPN baru kali ini saya mendapat SHU dimana sebelumnya tidak pernah ada hal yang seperti ini. Ungkap salah seorang dosen Teknik Elektro.
Lain halnya dengan Ibu Tati (Staf bagian perlengkapan Fakultas MIPA) yang juga anggota pada KPN. Ia tidak bisa memberikan penilaian apapun terhadap KPN karena selama ini ia memang tercatat sebagai anggota KPN tetapi tidak pernah aktif dan terlibat dalam setiap kegiatan yang diberikan KPN kepada anggotanya. “Saya tidak tau mau bilang apa terhadap KPN yang jelas kemarin saya juga terima SHU sekitar Rp 200 ribu” Ucap wanita yang sisa setahun lagi berstatus PNS.
Bentuk usaha KPN yang dapat dinikmati langsung oleh mahasiswa adalah mini market, Warnet, dan foto copy. Usaha inilah yang menjadi salah satu kontribusi yang diberikan KPN kepada mahasiswa selaku masyarakat yang mendominasi di kampus. Kadrina Rauf mengatakan bahwa “Saya senang belanja di KPN karena barang yang ada di KPN memadai dan dibutuhkan oleh mahasiswa seperti foto copy, warnet, dan makanan ringan. Meskipun harganya agak sedikit mahal tetapi tidak ada tempat alternative lain yang selengkap KPN barangnya. Intinya KPN-lah yang terdekat” ucap mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2007.
Prof Dr dr Idrus A Paturusi sangat berharap ke depannya bisa lebih bagus dan meningkatkan lagi usahanya dan dapat mensejahterakan anggotanya. “Kedepannya kalau bisa KPN mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap fakultas yang ada di Unhas. Peternakan misalnya kalau bisa kerja sama pihak KPN dengan fakultas Peternakan dalam hal produk yang dihasilkan. Begitu juga dengan fakultas-fakultas lain“ harap Rektor Unhas selaku Ketua Pembina KPN saat ditemuai diruang kerjanya Selasa (13/05) kemarin.
Pihak KPN-pun telah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak Bank. Misalnya Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Niaga, dan Bank Syariah Muamalat yang memiliki masing-masing perjanjian kredit yang berbeda-beda. Didi Nisjahmuddin dari BMS mengatakan KPN Unhas merupakan mitra sangat strategis perkataan yang dikutip dari Webside Unhas yang berjudul,“KPN Unhas Raih SHU Rp 1,8 M“. (Mar)